------Terima Kasih Untuk Kunjungannya ------ Untuk Melihat Daftar Isi Dari Blog Ini Klik Tab Bertuliskan INDEX ------ Untuk Bertukar Link Klik Pada Tab Link Exchange ------ Untuk Yang Suka Download Dapat Melihat Di Tab Download ------ Jika Anda Ingin Memasang Iklan Pada Blog Ini Cukup Berkomentar Pada Tab Advertising ------

Selasa, 10 Agustus 2010

OTONOMI DAERAH DALAM PERIKANAN

OTONOMI DAERAH DALAM PERIKANAN
Bahan Kuliah 12 November 2008
Oleh : Djoko Tribawono

A.    Otonomi Daerah

1.    Otonomi daerah diawali berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; membawa perubahan mendasar dalam sistem kewenangan dan perubahan dalam hal keuangan. Konsep otonomi daerah  sebagai nuansa baru merupakan lompatan jauh ke depan pelaksanaan pemerintahan. Konsep sentralisasi yang dianut UU Nomor 5 Tahun 1974, diganti konsep desentralisasi; mengandung konsekuensi perubahan berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Kerawanan konflik berkepanjangan kalau tiap jenjang pemerintahan tidak mau kompromistis, subyektifitas kedaerahan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaannya.

2.    UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan faktor pendorong pemberdayaan masyarakat, tumbuh dan berkembangnya prakarsa serta kreatifitas masyarakat; sehingga akan meningkatkan peranserta aktif dalam berbangsa dan bernegara. Dibandingkan undang-undang sebelumnya, ternyata lebih menempatkan kewenangan otonomi secara utuh ditingkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kewenangan yang diberikan kepada daerah didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas, merupakan keleluasaan Daerah menyelenggarakan pemerintahan atas kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; antara lain dengan dikeluarkannya PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

3.    Penyerahan urusan ke daerah seperti dalam PP No. 25 Tahun 2000 utamanya menyangkut Bidang Pertanian maupun Bidang Kelautan; bahwa kewenangan Pemerintah Pasal 2 ayat (3) angka -1; Bidang Pertanian;  huruf (a) sampai (h); kemudian Pasal 2 ayat (3) angka - 2; Bidang Kelautan; huruf (a) sampai (e); tidak tersurat didalamnya kata-kata "perikanan". Dalam Pasal 3 ayat (5)  yang menyangkut kewenangan Propinsi di Bidang Pertanian khususnya perikanan, meliputi: (1) penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya, (2) pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat; dan (3) pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat. Selanjutnya di Bidang Kelautan tersurat di dalamnya : (1) konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi, serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi, (2) pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi; dan (3) pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

4.    Dengan kerangka otonomi daerah berdasar UU No 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; maka kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan harus berbasis regional; yaitu memanfaatkan potensi sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berorientasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Faktor lain sebagai pendorong keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan adalah perangkat peraturan yang dapat mendukung terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries). Peraturan dimaksud dapat berupa kebiasaan yang dilakukan masyarakat nelayan di daerah tertentu, seperti Hak Masyarakat Hukum Adat Perikanan (Hukum Adat Perikanan), maupun peraturan-peraturan lain yang sudah diformalkan oleh Pemerintah Provinsi.

5.    Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 bahwa kewenangan wilayah.laut provinsi 12 mil laut sedangkan daerah kabupaten atau kota yang mempunyai perairan laut/ berpantai  kewenangannya sepertiga peraira laut provinsi. Kemudian dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya; maka seperti pada Pasal 10-18 antara lain tercantum kewenangan perairan laut tidak berbeda yaitu 12 mil laut menjadi kewenangan provinsi dan daerah kabupaten atau kota 1/3 kewenangan provinsi. Lebih lanjut dinyatakan andaikata perairan laut antar provinsi jaraknya kurang dari 24 mil laut, maka kewenangan masing-masing provinsi tersebut dibagi dua sama jaraknya.

6.    Perairan Laut Kabupaten-kota merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perairan Propinsi maupun perairan pedalaman Republik Indonesia. Namun demikian sesuai dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; maka kabupaten-kota diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Kewenangan itu adalah sepertiga dari wilayah kewenangan laut propinsi paling jau8h 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; jadi kewenangan kabupaten-kota sejauh 4 (empat) mil laut. Batas kewenangan tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil; yaitu nelayan yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional; karenanya bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

B.    Dampak terhadap Sektor Perikanan

1.    Hak Guna Wilayah Hukum dalam Perikanan (HGWHP) secara tradisional hak tersebut muncul sehingga pada kondisi tertentu secara relatif membiarkan terjadinya monopoli (Christy,F.T.Jr, 1982). Misal penguasaan sumber menetap (sedentary species) tiram, kerang dan rumput laut, juga muncul dan berkembang di perairan-perairan laut, seperti sepanjang pantai, perairan karang, laguna; dan ada yang ditetapkan secara hukum dan ada pula yang tidak ditetapkan secara pasti, namun tetap berlaku haknya. Hak laut khususnya, semakin menarik karena berhubungan dengan bidang manajemen perikanan; hal ini disebabkan karena : Pertama dapat dipertimbangkan kepentingannya sehubungan dengan tujuan-tujuan effisiensi; Kedua adalah penetapan lokasi (lokalisasi) HGWHP, dimaksudkan untuk memberi kesempatan perbaikan kesejahteraan nelayan tradisional/ skala usaha kecil di negara berkembang.

2.    Nampaknya Christy,F.T.Jr (1982) masih menghadapi kendala memberikan definisi bagi lokalisasi hak guna perikanan; karena lokalisasi HGWHP yang effektif pada umumnya berkenaan dengan wilayah yang kecil dan jelas dapat dikenal; memberikan hak-hak tersendiri dan menentukan macam serta jumlah penggunaan dan hak-hak untuk memperoleh manfaat. Mensitir pemikiran seperti ini kiranya dapat dikatakan bahwa keberadaan otonomi daerah menyangkut kewenangan perairan laut  kabupaten-kota maupun provinsi identik dengan HGWHP. Ini dapat dilihat dari kewenangan masing-masing daerah yang menganggap bahwa perairan laut menjadi milik daerah itu sendiri; sehingga daerah lain tidak boleh ikut memanfaatkannya. Pada hal perairan wilayah dan oerairan pedalaman RI adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan; semacam dikapling oleh daerah.

3.    Implementasi otonomi daerah pada Sektor Perikanan tidak lepas dengan pelaksanaan UU.No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam kaitan ini ditengarai adanya penguasaan wilayah perairan laut yang menjadi kewenangan atau hak daerah kabupaten-kota ataupun daerah provinsi. Keadaan semacam ini seakan-akan membatasi kebebasan nelayan tradisional khususnya yang berasal dari daerah lain (nelayan andon) melakukan usaha perikanan tangkap di perairan laut yang menjadi kewenangan daerah tertentu. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab konflik antar nelayan daerah satu dengan yang lain; karena merasa bahwa laut adalah miliknya. Sebagai contoh konflik nelayan Madura dengan nrelayan lokal di Kalimantan Selatan akibat 300 unit kapal asal Madura (Pulau Raas dan sekitarnya) beroperasi tanpa SIUP dan Surat Keterangan Andon. Mereka menangkap kulit kerang/mutiara dengan cara menyelam, hal ini mengganggu nelayan lokal di fishing ground yang sama. Contoh lain terjadi sebelumnya di Pulau Laut dimana nelayan dari Jawa Timur beroperasi di fishing ground nelayan lokal (Kota Baru); menggunakan alat tangkap lebih produktif. Adanya perbedaan produktivitas alat tangkap menimbulkan kecemburuan yang memicu terjadinya konflik berbuntut pembakaran kapal/perahu dan penyanderaan.

4.    Perselisihan antara nelayan Desa Jatirejo Kecamatan Lekok dengan Nelayan Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten/Kota Pasuruan; ternyata dapat dicarikan solusi yang akhirnya dicapai kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan:
a.    Nelayan Desa Jatirejo tidak akan menggunakan cara atau alat tangkap yang dilarang oleh Undang Undang (Trawl Mini)
b.    Nelayan Desa Panggungrejo apabila melakukan penangkapan terhadap nelayan yang menggunakan cara atau alat tangkap ikan yang dilarang oleh Undang Undang penyelesaiannya harus ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku.
Ada dua permasalahan pokok  yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya konflik antar nelayan di Jawa Timur; yaitu :kecemburuan nelayan karena perbedaan produktivitas alat tangkap; serta tumpang tindih daerah operasi penangkapan ikan yang menyebabkan kerusakan jenis alat tangkap tertentu; seperti jaring ingsang/gill net sebagai alat tangkap menetap; karena beroperasinya jenis alat tangkap lain seperti payang, cantrang, dogol, bahkan jaring berkantong yang mirip trawl mini.

5.    Penyelenggaraan pelelangan ikan di Provinsi Jawa Tmur dimulai sejak tahun 1975 berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan; mengalami beberapa kali perubahan yaitu Perda Nomor 10 Tahun 1988; dan akhirnya menjadi Perda Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyeleggaaan Pelelangan Ikan di Jawa Timur; sebagai langkah penyesuaian keluarnya Peraturan Pemeritah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jasa Usaha Pasar Grosir.  Dalam era otonomi daerah telah diterbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan untuk selanjutnya sekaligus menetapkan bahwa Peda Nomor 14 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi; dengan demikian kewenangan penyelenggaraan pelelangan ikan berada di bawah pemerintah kabupaten. Evaluasi tahun 2004; menunjukkan bahwa penyelengaraan pelelangan ikan di masing-masng daerah kabupaten/kota di dasari dengan Perda Pelelangan Ikan; namun demikian besar pungutan retribusi pelelangan bervariasi antara 5% sampai 5%.; demkian pula halnya dengan pembagian hasil retrbusnya.

6.    Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian sumberdaya pesisir secara terpadu. Dengan Perda ini maka pemanfaatan potensi ekonomi dann jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Tentu saja peraturan daerah yang dibuat oleh Kabupaten/Kota atau pun Pemerintah Propinsi tidak boleh bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2007. Kurang dihargainya hak-hak masyarakat pesisir, ketidak jelasan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan ketidak jelasan penguasaan terhadap sumberdaya pesisir saat ini memicu terjadinya degradasi sumberdaya pesisir. Disamping menurunnya kualitas sumberdaya pesisir yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang pesat serta dibarengi dengan tingkat pembangunan ekonomi. Semua itu menimbulkan konflik kewenangan, kepentingan, pembangunan antar sektor dan keserasian antar perundang-undangan bagi pemanfaatan sumberdaya pesisir. Untuk itulah perlu dibentuk produk hukum wilayah pesisir dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

7.    Implikasi otonomi daerah sebagai implementasi Undang Undang Pemerintahan Daerah; terdapat beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah antara lain (1) eksplorasi,eksploiyasi,konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati laut, (2) penataan ruang, (3) administratif dan (4) penegakan hukum. Adanya pengaturan tersebut mempunyai dampak terhadap pembangunan kelautan,pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain :
a.    dampak terhadap pengelolaan KP-3-K secara terpadu
b.    dampak terhadap sumber pembiayaan pembangunan
c.    dampak negatif terhadap pengelolaan sumberdaya KP-3-K

8.    Secara umum pengelolaan sumberdaya pesisir mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan harus berkelanjutan dampaknya tidak melebihi carrying capacity dari lingkungan kawasannya; dari itu diperlukan rambu-rambu untuk suatu pembangunan berkelanjutan :
a.    ada rencana strategis yang terpadu
b.    pemanfaatan sumberdaya alam tidak boleh melebihi kemampuan regenerasinya
c.    prasarana dan sarana disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika dinamika biogeofisik area.

Bahan Bacaan :
1.    UU No. 22 Tahun 1999
2.    UU No. 32 Tahun 2004
3.    UU No. 27 Tahun 2007
4.    Hukum Perikanan Indonesia
5.    Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Dalam Proses Penerapan Otonomi Daerah

dtribawono@yahoo.com

2 komentar:

Jangan Sungkan Untuk Meninggalkan Komentar Disini. Komentar yang baik adalah komentar yang sesuai dengan isi posting dan dapat berupa kritik maupun saran. Terima kasih, anda sudah meninggalkan komentar yang bermutu.

Related Posts with Thumbnails